Anggaran Media Dihapus, Ratusan Wartawan Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta

JABARRAYA.COM – Penghapusan alokasi anggaran kerjasama media dari APBD-P 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta, mengundang reaksi keras para awak media.

Dimana, ratusan wartawan Purwakarta yang tergabung dalam organisasi wartawan dan perusahaan media, mewakili puluhan perusahaan media online mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Sedikitnya delapan organisasi media ambil bagian dalam aksi tersebut, termasuk MIO INDONESIA, IWO, PJI, PWRI, FPII, PWI, IWO Indonesia,AWI Forkowap,Rabu,(22/11).

Aksi para wartawan mendapat dukungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Kian Santang, seperti LSM GMBI, NKRI, LMP, GRIB, Laskar Komando dan GNRI, yang langsung dikomandoi H. Elan Sopian. Mereka turut mendukung dan bergabung dalam aksi konvoi menuju gedung DPRD Purwakarta.

Setelah orasi yang disampaikan koordinator aksi Cep Jenar, yang juga Wakil Sekretaris MIO Provinsi Jawa Barat, para awak media diperbolehkan masuk ke gedung DPRD dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, dan Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami.

Acara audiensi langsung dibuka oleh H. Ahmad Sanusi, yang mendengarkan tuntutan langsung dari para awak media yang disampaikan oleh koordinator aksi wartawan.
Salah satu tuntutan utama adalah mempertanyakan pengurangan anggaran kerjasama media dengan Diskominfo Pemkab Purwakarta dalam APBD-P tahun 2023.

“Kami tidak mencoret anggaran kerjasama media. Banggar menyetujui apa yang telah diusulkan oleh Pemda,” ujar Ahmad Sanusi dalam tanggapan atas dugaan tersebut.

Tidak puas dengan jawaban Ketua DPRD, para awak media meminta kehadiran Kepala Dinas Diskominfo Purwakarta dan Sekda sebagai Ketua TAPD Purwakarta.
Tanpa menunggu lama, Kadiskominfo, Rudi Hartono, sudah hadir di tempat dan menjelaskan bahwa alokasi anggaran kerjasama media di APBD-P tahun 2023 dipangkas karena kondisi APBD Purwakarta yang minim.Hal ini berdampak pada efisiensi kebutuhan Diskominfo.

Rudi juga menyampaikan bahwa Diskominfo Kabupaten Purwakarta telah menganggarkan lebih dari Rp 2 miliar untuk kerjasama media pada tahun 2024 mendatang, dengan syarat bahwa para awak media harus memenuhi persyaratan daftar melalui e-Katalog.

Setelah mendengar penjelasan dari Kadiskominfo Purwakarta, koordinator aksi Cep Jenar menilai bahwa alokasi anggaran kerjasama media untuk tahun 2024, masih jauh dari tuntutan para awak media yang mencapai Rp 3 miliar.

“Nilai ini masih jauh dari tuntutan para wartawan sebesar Rp 3 miliar,” tegasnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua PD MIO INDONESIA Kabupaten Purwakarta, Ronald Teddy. Dia berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat memprioritaskan anggaran kerjasama media pada APBD Perubahan tahun 2023.

“Media juga merupakan entitas bisnis yang harus tetap berjalan untuk menyampaikan berbagai informasi yang relevan bagi masyarakat luas,” tandasnya.***