INDONEISARAYA.COM – Pemerintah memberikan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir di Gor Bung Karno, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Bantuan stimulan ini diberikan kepada 1.360 orang petani yang mewakili lima kabupaten dan kota terdampak yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.
Besaran bantuan stimulan yang akan diterima sama dengan yang sebelumnya diserahkan kepada perwakilan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu Rp 8.000.000/Ha untuk masing-masing petani.
Melalui pemberian bantuan itu, Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.
Baca Juga:
Artis Sandra Dewi akan Hadir Lagi di Persidangan Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Tanggapi soal Deflasi yang Terjadi Selama 5 Bulan Berturut-turut, Presiden Jokowi: Coba Dicek Betul
“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen.”
Baca artikel lainnya di sini :Pindah ke Pengungsian yang Disiapkan, Sebanyak 239 Warga Sukabumi Terancam Longsor Susulan
“Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya,” ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim semakin nyata.
Baca Juga:
Konflik Internal Merusak Citra Keraton Kasepuhan, Sebagai Aset Budaya Bangsa dan Pariwisata Cirebon
Puan Maharani Ditetapkan Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Senayan
Ketua Umum Kadin Hasil Munaslub Anindya Bakrie Buka Peluang Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan
Membawa peningkatan jumlah dan intensitas bencana hidrometeorologi basah yang berdampak salah satunya pada sektor pertanian.
Lihat juga konten video, di sini: Disaksikan Jokowi, Prabowo Serahkan Pesawat Keempat C-130J Super Hercules untuk TNI AU
Berdasarkan data BNPB Tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir.
Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektar dan 54.442,42 hektar diantaranya mengalami gagal panen (puso).
Baca Juga:
Wakil Mentan Sudaryono Sebut Indonesia Pasti Bisa Wujudkan Swasembada Pangan Seperti Tiongkok
491 Rumah Terdampak Gempa Berkekuatan M5,0, Sebanyak 81 Warga Kabupaten Bandung Alami Luka-luka
Akibat hal tersebut, lanjut Presiden, sedikitnya 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan memilih untuk mengamankan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negerinya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
“22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang.”
“Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten? (benar tidak?-red). Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” jelasnya.
Berdasarkan usulan Pemerintah daerah terdampak, luas lahan yang perlu diberikan bantuan stimulan seluas 26.995,94 hektar dengan jumlah petani sebanyak 35.500 petani.
Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan pertanian yang gagal panen seluas 16.321 hektar, dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 petani.
“Untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.”
“Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung Rp 8 juta per hektare, sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar.”
“Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” tandasnya.
Dalam laporannya kepada Presiden, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa bantuan stimulan untuk petani ini akan disalurkan melalui Himpuan Bank Milik Negara (Himbara).
Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun, dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/walikota.
Kendati demikian, aspek akuntabilitas tetap kami kedepankan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari BPKP dan inspektorat daerah.
“Dipastikan pencairan bantuan ini akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” jelas Suharyanto.
Melalui penyerahan bantuan stimulan ini, Kepala BNPB berharap dapat menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini.
Sebagaimana yang sebelumnya dikatakan Presiden, kepada seluruh petani penerima ini diharapkan agar dapat segera menanam, sebab awal tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk penanaman padi.
Di samping itu, harga gabah juga tinggi sehingga hal itu dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.
“Bantuan stimulan dari Bapak Presiden ini tentu saja akan menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini,” pungkas Suharyanto.***